Key Takeaways (Our Thoughts)
Kami berpendapat bahwa meningkatnya penerbitan utang untuk mendanai belanja dapat menaikkan imbal hasil obligasi, sehingga membuat pinjaman menjadi lebih mahal bagi pemerintah dan swasta.
Peralihan dari subsidi energi ke bantuan langsung tunai (BLT) menargetkan kelompok berpendapatan rendah, namun berisiko meningkatkan biaya bagi sektor-sektor yang bergantung pada energi.
Kebijakan seperti kenaikan PPN, penghapusan subsidi bahan bakar, dan penggunaan biodiesel dapat memicu inflasi.
Kami berharap bahwa investasi di sektor pertanian, cadangan pangan, hilirisasi komoditas, dan subsidi perumahan akan meningkatkan pendapatan pajak, menstabilkan harga pangan, dan merangsang permintaan di sektor konstruksi dan barang-barang industri.
Pemerintahan baru Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan tujuan untuk melakukan transformasi nasional. Dikenal dengan latar belakang militernya yang kuat, Presiden Prabowo memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, penguatan pertahanan, dan kesejahteraan sosial, dengan tujuan meningkatkan posisi Indonesia dan diharapkan dapat menjamin kemakmuran jangka panjang.
Pemerintahan baru telah memperkenalkan agenda yang mencerminkan visi agar Indonesia menjadi lebih kuat dan mandiri. Program "Quick-Win" Presiden Prabowo, yang rencananya akan diimplementasikan dalam 100 hari pertama sejak beliau menjabat, menunjukkan komitmen terhadap tindakan cepat dan hasil nyata dalam waktu singkat. Total biaya untuk program-program ini diperkirakan mencapai sekitar Rp121 T.
Tabel 1: Daftar Program “Quick-Win” Presiden Prabowo
(Mega Capital Sekuritas and Setiawati, 2024)
Selain program 100 Hari Kerja, pemerintahan Presiden Prabowo juga meluncurkan beberapa inisiatif lainnya. Ketika Program “Quick-Win” fokus pada dampak yang cepat, program “Non-Quick-Win” bertujuan untuk dilaksanakan dalam periode yang lebih panjang.
Tabel 2: Daftar Program “Non-Quick-Win” Presiden Prabowo
(Trimegah Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Mega Capital Sekuritas, 2024)
Kebijakan Fiskal diadaptasi dari Mandiri Sekuritas (2024):
Defisit Fiskal 2025 Terkendali
Pemerintah mengusulkan defisit anggaran 2025 sebesar Rp616 T, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan Rp620 T pada 2024, dengan rasio defisit terhadap PDB yang lebih rendah, yaitu 2,5% (2024: 2,7%). Pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 5,2%, lebih rendah dari target 8%.
Defisit yang lebih kecil mungkin tidak memberikan stimulus yang cukup untuk mencapai target pertumbuhan 8%, namun mencerminkan fokus pemerintah pada disiplin fiskal di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Pengeluaran Ekspansif
Pemerintah menargetkan pengeluaran ekspansif YoY sebesar 5,9% untuk 2025, lebih kecil dibandingkan dengan 9,3% pada tahun ini, salah satunya karena penurunan pengeluaran infrastruktur sebesar 5,5% menjadi Rp400 T. Anggaran ibu kota Nusantara (IKN) turun tajam menjadi Rp148 M dari Rp42,5 T pada 2024.
Pengeluaran Sosial Tetap Stabil
Selain program makan siang gratis yang bersumber dari anggaran pendidikan dan ketahanan pangan, program bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, dan bantuan pangan tetap konsisten. Kebijakan ini memastikan bahwa keluarga berpendapatan rendah mempertahankan stabilitas finansial, yang diharapkan dapat terus mendorong konsumsi dan permintaan barang-barang kebutuhan pokok.
Subsidi Tetap Besar
Pemerintah telah meningkatkan subsidi energi pada 2025, yang mengindikasikan harga bahan bakar bersubsidi akan tetap stabil. Namun, subsidi non-energi dipotong dengan menurunnya dukungan pupuk dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp48 T menjadi Rp38 T.
PPN dan Cukai Minuman dengan Pemanis Sedang Dipertimbangkan
Pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan PPN sebesar 15,4% akibat kenaikan tarif dari 11% menjadi 12%. Pendapatan cukai diharapkan naik sebesar 5,9% menjadi Rp244 T dari Rp230,5 T pada 2024, dengan rencana cukai minuman dengan pemanis yang diproyeksikan memiliki dampak inflasi minimal.
Kenaikan suku bunga dapat membantu meningkatkan pendapatan pemerintah. Namun, kami tetap berharap dampak inflasi yang ditimbulkan akan minimal.
Utang yang Lebih Besar
Defisit fiskal diproyeksikan naik sebesar Rp6 T, sementara pembiayaan utang melonjak sebesar Rp223 T menjadi Rp776 T, mencerminkan peningkatan pengeluaran dan keterbatasan penarikan saldo kas. Penerbitan obligasi bersih diperkirakan meningkat sebesar Rp191 T menjadi Rp643 T, dengan rasio utang tetap sekitar 39% dari PDB.
Peningkatan pasokan obligasi tanpa permintaan yang cukup dapat menyebabkan imbal hasil obligasi meningkat dan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal bagi pemerintah dan sektor swasta.
Target Pendapatan yang Optimistis
Pemerintah menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 6,9% pada 2025, naik dari 0,7% pada 2024, didorong oleh peningkatan pendapatan pajak sebesar 12,3% melalui reformasi seperti sistem pajak inti yang baru. Meskipun pertumbuhan PDB yang diproyeksikan lebih rendah sebesar 7,8%, rasio pajak terhadap PDB diperkirakan naik menjadi 10,2% dari 9,8% pada 2024.
Pembentukan Danantara (Daya Anagata Nusantara)
Presiden Prabowo membatalkan rencana peresmian Danantara pada 7 November 2024 karena belum adanya dasar hukum untuk proyek tersebut.
Program-program Presiden Prabowo bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat dan mengatasi masalah-masalah jangka panjang. Program-program “Quick-Win” memiliki potensi untuk memberikan manfaat kesejahteraan sosial yang signifikan, meskipun dapat membebani keuangan jangka pendek. Perubahan seperti subsidi energi dan kebijakan pajak juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, pemotongan subsidi non-energi dan pembiayaan utang yang meningkat dapat menimbulkan tekanan fiskal yang memerlukan pengelolaan yang hati-hati. Dengan pelaksanaan yang efektif dan disiplin fiskal, kami optimis bahwa dampak positif dari program-program ini dapat mengimbangi potensi dampak negatifnya, membuka jalan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, dan menjamin masa depan Indonesia yang lebih makmur.
Juara Capital Indonesia, 29 November 2024
Comments